*Media Release ULMWP*
_Menyikapi Aksi Perlawanan Rasisme di Yalimo_
*Hentikan Kekerasan pada warga Sipil. Memproses Siswa Penyebab Unjaran Rasisme di Kab. Yalimo*
ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), mengutuk siswa non Papua yang mengeluarkan unjaran rasisme pada siswa asli Papua di Kabupaten Yalimo pada Selasa, 16 September 2025.
Ungkapan rasisme yang dilontarkan siswa tersebut merupakan gambaran terkecil yang dikeluarkan dari apa yang menjadi watak dan karakter Pemerintah kolonial dan rakyat Indonesia pada bangsa Papua selama ini.
Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni mengutuk watak dan karakter dasar pemerintah Indonesia selama ini. "Ungkapan unjaran rasisme pada bangsa Papua telah tersistem dari waktu ke waktu. Hal itu kemudian diungkapkan dan dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan Pembangunan, Operasi Militer, Pemekaran, Otonomi Khusus, Eksploitasi SDA Papua tanpa ampun selama 62 tahun ini (1963-2025). Maka rakyat Papua siapapun harus sadar dan bangkit melawannya. Rasisme adalah musuh bersama, Musuh Dunia."
Bangsa Papua masih mengenang kata-kata Presiden Soekarno pada 19 Desembet 1961, dimana dengan pandangan rasisnya yang kental ia mengatakan, "membubarkan negara Paoua boneka buatan Belanda."
Ungkapan rasisme juga kemudian dilanjutkan dengan para pejabat Militer dan sipil. Pejabat Militer tergambar mulai dari Ali Moertopo hingga saat ini. Peristiwa 15 Agustus 2019 di Asrama Kamasan Surabaya Jawa Timur juga diungkapkan oleh anggota TNI dengan Warga."
Berbagai unjaran dan ancaman fisik dan non fisik bertubi-tubi terus dialami mahasiswa dan rakyat West Papua di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Pulau : Jawa, Sulawesi, NTT, Maluku, Sumateri dan Kalimantan. Banyak mahasiswa menjadi korban. Mereka sering dipersulit mendapatkan kos, kontrakan dan tempat studi.
Octovianus Moter, Wakil Presiden Eksekutif dari USA, menegaskan bahwa "Rasisme Indonesia pada bangsa Papua merupakan akar utama yang melahirkan berbagai kebijakan pembinasaan pada orang Papua selama 6 dekade ini. Pada kurun waktu yang sama bangsa Papua, manusia, budaya dan alam semesta West Papua berada pada ancaman sangat serius."
Bertolak dari pengalaman panjang rasisme Pemerintah dan aparatur Sipil, Militer Indonesia pada bangsa Papua selama ini, ULMWP mendesak PBB melalui dewan HAM PBB membentuk Tim investigasi independen untuk melakukan investigasi kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada bangsa Papua di West Papua.
Pemerintah Indonesia juga membuka ruang demokrasi dengan memberikan akses bagi media, diplomat, akademisi internasional untuk melakukan kunjungan ke West Papua.
ULMWP meminta Presiden Prabowo, menghentikan berbagai kebijakan pembangunan, program PSN di Merauke, Operasi Militer, pendropan pasukan non organik, pembentukan satuan baru di West Palua, hentikan arus migrasi yang terus membanjiri di West Papua dan bersama ULMWP menyelesaikan akar masalah konflik politik dan rasisme di West Papua.
Kepada Rakyat Yalimo kami menyerukan untuk tetap waspada dan menjaga diri.
Kepada aparat TNI/POLRI untuk menghentikan semua ancaman teror, kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil.
Kepada Kepolisian Yalimo untuk segera menangkap dan memproses secara hukum pelaku unjaran rasisme.
Demikian pernyataan ini kami keluarkan dalam menyikapi situasi perlawanan rasisme para siswa dan rakyat Yalimo dan bangsa Papua di West Papua ini kami keluarkan.
Di keluarkan di Jayapura, West Papua, 18 September 2025
Bagi media yang hendak menanyakan dapat menghubungi,
Markus Haluk
Sekretaris Eksekutif ULMWP
+628-524444-2502
0 Comments